Penulis: admin

KUDUS, Lingkarkudus.com – Bakti Lingkungan Djarum Foundation (BLDF) melalui gerakan digital Siap Sadar Lingkungan (Siap Darling) kembali menyelenggarakan One Action One Tree (OAOT). Gerakan digital yang bersifat tahunan ini mengonversi aktivitas sehari-hari individu seperti lari, bersepeda, dan bermedia sosial menjadi bibit multi purpose tree species (MPTS) seperti mangga, alpukat, petai, dan durian.

Lima tahun berselang, dampak dari gerakan OAOT semakin signifikan bagi pelestarian alam dan peningkatan kesejahteraan petani, khususnya di Desa Gondoharum, Kabupaten Kudus, yang menjadi penerima bibit. Kini, mereka bahkan mulai memiliki target jangka panjang untuk mendirikan agroforestri dan menjadikan daerahnya sebagai salah satu produsen mangga terbesar di Provinsi Jawa Tengah.

“Kami juga membantu dengan mengadakan pelatihan dan pendampingan kepada para petani, dan pemberian bibit hasil dari kegiatan OAOT ini diharapkan dapat berdampak panjang bagi petani. Maka itu, dalam inagurasi kali ini, BLDF memberikan bantuan 26.000 bibit serta sarana dan prasarana seperti gazebo kepada Kelompok Tani Wonorejo,” ujar Director Communications Djarum Foundation Mutiara Diah Asmara pada Rabu, 5 Februari 2025.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, selama 2021-2023, Provinsi Jawa Tengah konsisten menjadi produsen mangga terbesar kedua di level nasional, dengan rata-rata produksi sebesar 512.914,3 ton per tahun. Adapun Kabupaten Kudus, pada 2023, menempati posisi ke-20 di tingkat provinsi dengan 6.840,9 ton.

BLDF juga melibatkan generasi muda peduli lingkungan yang tergabung dalam gerakan Siap Darling untuk menanam saat inagurasi OAOT di Desa Gondoharum, Kudus. Partisipasi ini diharapkan menggerakkan generasi muda dalam melakukan lebih banyak aksi kepedulian terhadap lingkungan. Utamanya setelah melihat bahwa aksi sekecil apa pun yang dilakukan lewat OAOT berdampak berkelanjutan bagi pelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat.

Kepala Seksi Wilayah I Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Wilayah Jawa Kementerian Kehutanan, Ruhiat, yang mewakili Kepala BPSKL Wilayah Jawa, Danang Kuncara Sakti, menjelaskan bahwa inisiatif penanaman yang dilakukan para petani di Desa Gondoharum ini menjadi bukti nyata atas dampak program perhutanan sosial.

“Ikhtiar masyarakat untuk menanam di area perhutanan ini menunjukkan rasa memiliki yang kuat terhadap alam. Sejak 2017, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (saat itu) memang memberi peluang bagi masyarakat untuk mengelola perhutanan sosial agar tetap lestari dan berdampak positif bagi ekonomi masyarakat sekitar. Harapannya upaya senada dapat direplikasi oleh komunitas petani lain di desa-desa sekitar Perbukitan Patiayam ini,” ujar Ruhiat.

Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Wonorejo, Mashuri, yang memprakarsai penanaman ini menyebut bahwa dirinya tergerak menanam pohon mangga agar desanya terhindar dari bencana.

“Mengingat lahan hutan di dekat desa kami tinggal 10 persen yang memiliki tanaman keras sehingga rentan longsor. Sejak 2020, kami berkolaborasi dengan BLDF yang memberikan bantuan bibit untuk menanam dengan sistem tumpang sari agar bernilai ekonomi. Alhamdulillah, setelah lima tahun merawat, kami mulai memanen mangga hingga 30 ton tahun lalu,” ujar Mashuri.

Ia melanjutkan, harapan untuk membangun Agroforestri Wonorejo pun tidak sengaja muncul sejak desanya mulai populer di media sosial.

“Awalnya komunitas kami sering berkumpul di gazebo untuk belajar teknik-teknik pertanian. Para petani muda yang ikut sering mengabadikan pemandangan sekitar, yang teduh berkat pohon-pohon mangga ini di media sosial sehingga menarik warga untuk berkunjung ke mari,” katanya.

Sementara itu, Hamli Akbar Pramulyana, pemenang OAOT kategori bersepeda, mengungkapkan bahwa ia bahagia bisa berkontribusi untuk lingkungan melalui hobi bersepedanya. Hamli yang melakukan tur Jepang tahun lalu, bahagia bisa menjadi bagian OAOT.

Ia berharap akan semakin banyak masyarakat yang bergabung dengan kegiatan ini dan menjadi lebih peduli terhadap lingkungan sekitar masing-masing. (Lingkar Network | Lingkarkudus.com)

KUDUS, Lingkarkudus.com – Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Kudus bakal segera menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahap pertama bagi pekerja atau buruh pabrik rokok.

“Kami usahakan segera menyalurkan BLT pekerja rokok tahap pertama dulu,” ucap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinsos P3AP2KB Kabupaten Kudus, Putut Winarno, baru-baru ini.

Ia mengungkapkan bahwa penyaluran BLT cukai tembakau bagi pekerja rokok tahap pertama diusahakan akan mulai berlangsung pada bulan Februari atau Maret 2025.

“Saat ini sedang proses pengajuan supaya bisa segera dicairkan, kami juga masih melakukan pendataan calon penerima, jadi masih butuh waktu,” katanya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa BLT pekerja rokok akan diusahakan bisa cair sebelum Hari Raya Idul Fitri tahun ini yang diperkirakan jatuh pada tanggal 1 April 2025.

“Karena kan lebaran biasanya banyak kebutuhan, jadi harapannya jika cair sebelum lebaran bisa sedikit membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya,” bebernya.

Di sisi lain, Ketua Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan, dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SP RTMM SPSI) Kabupaten Kudus, Suba’an Abdulrahman, menyampaikan bahwa pihaknya akan ikut mengawal penyaluran BLT bagi pekerja rokok di Kota Kretek.

“Kami menyambut baik adanya program BLT bagi pekerja rokok ini, karena kan memang program itu wajib harus ada jika melihat dari aturan yang ada,” ucapnya.

Aturan terkait penyaluran BLT bagi pekerja rokok sendiri telah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 tahun 2024 tentang penggunaan DBHCHT.

“Jika mengacu aturan yang ada, 30 persen dari DBHCHT yang diterima oleh daerah itu harus digunakan untuk program BLT pekerja rokok. Jadi memang BLT ini merupakan hak para pekerja rokok di Kudus,” jelasnya.

Kemudian, dirinya juga menyambut positif kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus yang berencana menyalurkan BLT bagi pekerja rokok sebelum Idul Fitri 2025 mendatang. Menurutnya, hal itu dapat membantu para pekerja rokok memenuhi kebutuhannya jelang lebaran nanti.

“Kalau mau lebaran kan ada banyak kebutuhan. Nah, dengan adanya BLT ini bisa membantu para pekerja rokok untuk memenuhi kebutuhan saat lebaran nanti,” katanya.

Ia berharap nantinya proses penyaluran BLT bisa berjalan lancar sesuai dengan aturan yang ada.

“Rencananya para pekerja akan mendapatkan empat kali BLT tahun ini, nanti kami akan ikut kawal supaya bisa tersalurkan dengan tepat,” pungkasnya. (Lingkar Network | Nisa Hafizhotus S. – Lingkarkudus.com)

KUDUS, Lingkarkudus.com – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kudus telah menargetkan bahwa pada tahun 2025 dipastikan tidak ada lagi tenaga honorer atau non-ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus.

Dengan adanya kebijakan ini, nasib tenaga honorer dengan masa kerja kurang dari dua tahun terancam dirumahkan. Apalagi, pada tahun 2024 lalu tenaga honorer tersebut tidak bisa mengikuti seleksi Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Kepala BKPSDM Kabupaten Kudus, Putut Winarno, menyampaikan bahwa pihaknya belum bisa memberikan pernyataan secara pasti terkait nasib tenaga honorer dengan masa kerja kurang dari dua tahun.

Akan tetapi, kata dia, bila mengacu pada aturan yang ada, sudah jelas bahwa pengentasan non-ASN harus dilakukan pada tahun 2025.

“Tepatnya untuk tenaga honorer yang mulai kerja pada November 2023, (bagaimana nasibnya) belum bisa menjawab, hanya bisa melihat aturannya dulu,” katanya pada Jumat, 31 Januari 2025.

Winarno menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 5 tahun 2014 kemudian diturunkan menjadi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 disebutkan bahwa penataan pegawai non-ASN harus selesai di tahun 2023.

“Nah pada UU Nomor 20 Tahun 2023, sebelum penataan selesai juga sudah tertulis bahwa tidak boleh ada lagi rekrutmen tenaga non-ASN,” tandasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa Pemkab Kudus telah empat kali mengeluarkan aturan terkait larangan rekrutmen tenaga non-ASN. Meliputi Surat Edaran (SE) Bupati tahun 2022 dan 2023, lalu peraturan bupati (perbup) pada Januari 2024 yang ditindaklanjuti dengan SE Sekretaris Daerah.

“Dari tahun 2022 sampai 2024, Bupati Kudus sudah melarang rekrutmen tenaga honorer atau dengan nama lainnya, seperti tenaga kontrak, GTT, PTT, wiyata bakti, dengan harapan tidak ada lagi non-ASN di akhir tahun 2024,” ucapnya.

Ia menjelaskan bahwa penataan pegawai non-ASN dituntaskan melalui proses seleksi PPPK pada tahun 2024 dengan mekanisme PPPK penuh waktu dan paruh waktu.

Syarat pelamar PPPK pada tahun 2024 lalu yakni untuk pelamar prioritas, Eks THK-II, pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) BKN, pegawai yang aktif berkerja paling sedikit dua tahun terakhir, serta lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG).

“Jadi tahun 2025 harapannya sudah tidak ada tenaga non-ASN lagi ,” tegasnya. (Lingkar Network | Nisa Hafizhotus S. – Lingkarkudus.com)

KUDUS, Lingkarkudus.com – Sebanyak tujuh sekolah di wilayah Kecamatan Mejobo, Jati, dan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, terdampak bencana banjir.

Kasi Sarana dan Prasarana (Sarpras) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kudus, Ananto Prayitno, menyebutkan bahwa sekolah di Kecamatan Mejobo yang terdampak banjir yakni SDN 4 Kesambi, SDN 2 Mejobo, dan SDN 4 Golantepus.

“Kemudian di Kecamatan Jati sekolah yang terdampak banjir yakni SDN 3 Pasuruhan Lor. Sedangkan di Kecamatan Kaliwungu sekolah yang terdampak banjir yakni SDN 1 Setrokalangan, SDN 2 Setrokalangan, dan SDN 1 Banget,” paparnya pada Kamis, 30 Januari 2025.

Ia mengatakan bahwa berdasarkan laporan yang diterima, tidak ada sarpras sekolah yang rusak akibat banjir tersebut. Menurutnya, rata-rata banjir menggenangi halaman sekolah.

“Sejauh ini dari laporan yang ada itu tidak ada sarpras sekolah yang rusak,” katanya.

Terpisah, Koordinator Wilayah (Korwil) Kecamatan Kaliwungu, Heru Sulistyono, menyampaikan bahwa banjir menggenangi SDN 1 Setrokalangan hingga 1 meter. Hal ini pun membuat kegiatan belajar mengajar tidak bisa dilakukan di sekolah.

“Sementara untuk kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring. Karena siswa dan guru tidak bisa masuk ke sekolah akibat air yang sudah menggenang ke kelas,” ucapnya. (Lingkar Network | Nisa Hafizhotus S. – Lingkarkudus.com)

KUDUS, Lingkarkudus.com – Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Kudus dalam beberapa hari terakhir menyebabkan Sungai Piji, Dawe, dan Pendo meluap. Akibatnya, banjir merendam tiga desa di Kecamatan Mejobo, yakni Desa Kesambi, Desa Golantepus, dan Desa Mejobo. Ribuan rumah terdampak, namun sebagian besar warga masih bertahan di rumah masing-masing.

Camat Mejobo, Moch. Zaenuri, mengungkapkan bahwa ketinggian banjir di wilayahnya bervariasi antara 20 hingga 60 sentimeter. Menurutnya, Desa Kesambi menjadi wilayah terdampak terbesar, dengan 749 rumah dan 2.215 jiwa yang terdampak.

Sementara itu, di Desa Golantepus tercatat sekitar 700 kepala keluarga (KK) atau 2.100 jiwa, dan di Desa Mejobo, sebanyak 350 KK atau 1.100 jiwa terdampak.

“Hari ini ada tiga desa yang terdampak, yaitu Kesambi, Golantepus, dan Mejobo. Banjir ini terjadi karena curah hujan tinggi yang menyebabkan luapan dari Sungai Piji, Dawe, dan Pendo. Meski begitu, sebagian besar warga masih bertahan di rumah masing-masing,” ujar Zaenuri di Kudus pada Kamis, 30 Januari 2025.

Salah satu warga Desa Mejobo, Kholis, mengatakan bahwa banjir mulai masuk ke rumahnya sejak dini hari. Hingga pagi, ketinggian air sudah mencapai 50 sentimeter. Namun, ia masih memilih bertahan sembari terus memantau situasi.

“Banjir ini mulai masuk rumah sekitar pukul 02.00 atau 03.00 pagi. Sepertinya karena curah hujan yang tidak berhenti-henti. Kalau sekarang airnya sekitar 50 sentimeter. Ada beberapa rumah yang terendam, tapi tidak terlalu parah. Kalau nanti semakin tinggi, baru kami mengungsi,” ungkap Kholis.

Meskipun banjir terus meluas, aktivitas warga masih berjalan. Beberapa warga tetap beraktivitas seperti biasa, meski harus menerjang genangan air.

Sementara itu, Forkopimcam bersama pemerintah desa telah menyiapkan posko siaga di masing-masing desa sebagai langkah antisipasi jika kondisi memburuk.

Di sisi lain, Kepala Desa Kesambi, Muhammad Masri, menyampaikan air mulai meluap dari tanggul desa tersebut pada Rabu, 29 Januari 2025, sekira pukul 18.45 WIB. Limpasan air tersebut kemudian menjebol penahan air di Jembatan 9 Desa Kesambi yang mengakibatkan banjir menggenang ke rumah-rumah warga.

“Untuk penanganan sementara ini air dari pemukiman kita pompanisasi dulu supaya bisa segera surut,” ujarnya.

Selanjutnya, pihaknya akan melakukan peninggian tanggul supaya air dari sungai tidak melimpas ke pemukiman warga. Peninggian tanggul ini akan dilakukan Pemdes Kesambi bekerja sama dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana, Badan Penanggulanan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kudus.

“BBWS rencananya akan mengirimkan tanah dan sak karung untuk peninggian tanggul. BPBD dan Dinas PUPR rencananya mau kirim juga,” katanya.

Dia menambahkan, untuk titik yang paling parah dan perlu segera ditinggikan yakni di Jembatan 9 dan RW 4.

“Kalau hari ini tanah dan karung sak jadi datang akan langsung kami eksekusi hari ini bersama warga. Tapi karena curah hujan yang masih tinggi, jadi mungkin pengambilan tanah di penambangan juga masih terbengkalai, jadi kita masih menunggu,” ungkapnya. (Lingkar Network | Mohammad Fahtur Rohman/Nisa Hafizhotus S. – Lingkarkudus.com)

KUDUS, Lingkarkudus.com – Seminggu setelah banjir melanda, warga terdampak banjir di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mulai merasakan kekurangan logistik, terutama untuk kebutuhan pangan.

Di posko pengungsian, stok bahan baku untuk dapur umum diprediksi hanya bisa bertahan kurang dari dua hari lagi. Padahal, banjir yang merendam enam desa di dua kecamatan di Kudus belum surut. Hal itu memaksa ribuan warga mengungsi dan bertahan di posko pengungsian.

Diketahui, dapur umum menyiapkan sekitar 350 nasi bungkus per hari untuk para pengungsi dan warga yang memilih tetap tinggal di rumah mereka yang terendam.

“Untuk sehari-hari, kita membagikan sekitar 350 nasi bungkus. Sebagian untuk pengungsi, dan sebagian lagi untuk warga yang bertahan di rumah,” ujar Siswanto, Koordinator Posko Bencana pada Minggu, 26 Januari 2025.

Namun, menurut Siswanto, meskipun kebutuhan pangan di posko masih tercukupi, pasokan bahan baku di dapur umum diperkirakan hanya cukup untuk dua hari ke depan.

Hal ini membuat mereka sangat mengharapkan adanya bantuan dari pemerintah atau pihak terkait.

“Kami butuh bantuan segera. Stok logistik kita tinggal sedikit, sementara warga masih banyak yang mengungsi dan belum bisa kembali ke rumahnya. Kami berharap ada bantuan tambahan agar dapur umum bisa tetap berjalan,” tambah Siswanto.

Data terbaru dari BPBD Kudus menunjukkan bahwa banjir masih merendam enam desa, yaitu Desa Setrokalangan, Desa Banget, Desa Kedungdowo, Desa Garung Kidul, dan Desa Bekimbing Kidul di Kecamatan Kaliwungu, serta Desa Pasuruhan Lor di Kecamatan Jati.

Banjir ini membuat sekitar 4.600 jiwa terdampak dan merendam 225 rumah warga. Para pengungsi yang masih mengandalkan bantuan di posko sangat berharap agar pasokan makanan dan kebutuhan lainnya segera terjamin untuk beberapa hari ke depan. (Lingkar Network | Mohammad Fahtur Rohman – Lingkarkudus.com)

KUDUS, Lingkarkudus.com – Massa yang tergabung dalam Paguyuban Bentor Sampah se-Kabupaten Kudus menggelar aksi demo di depan Pendopo Kabupaten Kudus pada Sabtu, 25 Januari 2025. Aksi tersebut digelar lantaran mereka merasa tidak ada solusi dengan adanya penutupan TPA Tanjungrejo yang sudah berlangsung selama 10 hari.

Perwakilan Paguyuban Bentor Sampah se-Kabupaten Kudus, Solikin mengatakan, penutupan TPA Tanjungrejo membuat para petugas pengangkut sampah seperti dirinya tidak bisa bekerja seperti biasa. Mereka yang biasanya mengangkut sampah dari rumah-rumah warga kini harus menganggur selama beberapa hari.

“Intinya kita minta supaya bisa membuang sampah yang menumpuk di sekitar masyarakat. Ini kita sudah 10 hari berhenti (kerja), padahal kita makan dari sampah itu. Tapi kami tidak bisa mengangkut itu, padahal sampah menumpuk dimana-mana. Jadi kita nuntut supaya bisa membuang sampah lagi seperti sebelumnya,” paparnya.

Selain itu, dirinya mengaku bahwa para petugas pengangkut sampah ini sudah mendapat keluhan dari masyarakat. Akan tetapi, mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa selagi TPA Tanjungrejo belum dibuka.

“Kita dapat komplen dari semua masyarakat karena kita ujung tombak dari masalah sampah ini,” ucapnya.

Kudus Darurat Sampah Imbas TPA Tanjungrejo Disegel Warga

Oleh karena itu, dalam aksi ini mereka meminta Pemkab Kudus memberikan solusi hari ini juga (25 Januari 2025). Tanpa adanya solusi, mereka mengancam akan tetap berada di depan Pendopo Kabupaten Kudus. 

“Harus ada keputusan hari ini juga. Kita percaya TPA sudah ada pembenahan-pembenahan tapi kita juga mikirin dari pihak masyarakat Desa Tanjungrejo karena mereka juga kena imbasnya. Jadi kami nunggu solusi terbaik dari pemerintah daerah, pikirkan juga supaya jangan sampai terjadi seperti ini lagi,” tegasnya.

Tak perlu menunggu waktu lama, perwakilan Paguyuban Bentor Sampah kemudian diajak untuk audiensi bersama Pemkab Kudus. Usai audiensi, Pemkab Kudus pun langsung memberikan solusi sementara bagi para petugas pengangkut sampah tersebut. Solusi dari pemkab itu diberikan kurang lebih satu jam setelah melakukan audiensi dengan perwakilan massa unjuk rasa

Diduga Cemari Sungai Jati, Limbah TPA Tanjungrejo Kudus Bikin Petani Merugi

Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus, Abdul Halil langsung menemui para pengunjuk rasa di depan pendopo untuk menyampaikan solusi dari pemerintah daerah. 

Ia mengatakan, para petugas pengambil sampah mulai hari ini sudah bisa mengambil sampah-sampah dari rumah warga lagi. Sampah yang sudah diangkut itu, lanjut dia, nantinya bisa dibawa dan dikumpulkan di Kantor Dinas PKPLH yang berlokasi Jalan R Agil Kusumadya Nomor 1A, Desa Jati Wetan, Kecamatan Jati.

Warga Segel TPA Tanjungrejo Kudus Imbas Overload dan Cemari Lingkungan

“Intinta hari ini sudah ada keputusan dari Pemkab Kudus. Sudah diputuskan bersama bahwa muatan jenengan bisa dibawa ke Dinas PKPLH sementara, sambil kami melakukan upaya-upaya untuk membuka TPA seperti sedia kala,” katanya.

Akan tetapi, tegasnya, sampah yang dikumpulkan di Dinas PKPLH Kabupaten Kudus harus dipilah terlebih dahulu. Yakni dipisah antara sampah organik dan anorganik.

“Tapi kami minta harus dipilah organik dan anorganik, kalau tidak dipilah saya tidak mau menerima,” tuturnya.(Lingkar Network | Nisa Hafizhotus S – Lingkarkudus.com)

KUDUS, Lingkarkudus.com – Banjir kembali melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Kudus akibat hujan deras yang terjadi beberapa hari terakhir.

Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus, tiga desa terdampak banjir berada di Dukuh Goleng, Desa Pasuruhan Lor; Dukuh Karangturi, Desa Setrokalangan; serta Desa Banged.

Kasi Kedaruratan BPBD Kabupaten Kudus, Ahmad Munaji, menyebutkan bahwa ketinggian air bervariasi antara 20 hingga 60 sentimeter. Meski begitu, ia menyatakan kondisi masih terkendali dan belum ada laporan kerusakan besar atau pengungsian.

“Untuk sementara, akses jalan masih bisa dilalui dengan berjalan kaki atau menggunakan motor tertentu. Mitigasi awal sudah dilakukan, masyarakat kami minta tetap waspada dan memanfaatkan fasilitas desa yang tersedia,” ujarnya pada Kamis, 23 Januari 2025.

Ia juga menjelaskan bahwa banjir disebabkan oleh limpasan dari Kali Wulan yang meluap, terutama di Kecamatan Kaliwungu.

Wilayah dengan dampak paling besar adalah Desa Setrokalangan, Desa Banged, dan Desa Kedungdowo.

Hingga kini, ada sekitar 400 kepala keluarga atau seribuan warga terdampak, namun belum ada warga yang dievakuasi. Di Desa Setrokalangan, air mulai menggenangi permukiman sejak Rabu malam.

Indah Rahayu, seorang guru di SD 2 Setrokalangan, menyebutkan bahwa genangan air sempat mencapai 50 centimeter, tetapi belum mengganggu aktivitas belajar mengajar.

“Kalau tahun lalu banjirnya lebih tinggi, sampai 1 meter dan bertahan hingga dua minggu. Kali ini masih bisa dilewati, jadi KBM tetap berjalan,” jelas Indah. (Lingkar Network | Mohammad Fahtur Rohman – Lingkarkudus.com)

KUDUS, Lingkarkudus.com – Salah satu pintu air yang ada di Bendung Wilalung, Dukuh Babalan, Desa Kalirejo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, mulai dibuka pada Selasa, 21 Januari 2025, sekitar pukul 06.00 WIB. Pintu air tersebut dibuka lantaran debit air di bendung sudah semakin tinggi.

Penjabat (Pj) Bupati Kudus, Herda Helmijaya, langsung memantau proses pengendalian air di Bendung Wilalung tersebut. Ia memastikan bahwa kondisi pengendalian air di bendung tersebut saat ini masih aman.

“Melihat kondisi cuaca saat ini yang agak sedikit mengkhawatirkan, jadi kami mengecek situasi di Bendung Wilalung. Alhamdulillah kondisinya masih aman,” ucapnya.

Ia mengatakan bahwa para petugas pengendali air di Bendung Wilalung sudah bekerja secara optimal. Mengingat, pengendalian air di bendung tersebut sangat berpengaruh terhadap sejumlah wilayah di Kabupaten Kudus yang sering terdampak banjir setiap tahunnya.

“Kami memastikan kesiapan teman-teman (petugas) bagaimana mengendalikan air yang berpengaruh terhadap daerah-daerah terdampak. Melihat kondisi bendungan ini, upaya teman-teman sudah maksimal, nanti kami tinggal memetakan bagaimana pengendalian airnya,” terangnya.

Herda menambahkan bahwa kondisi bendung yang sudah berusia tua itu memang memerlukan perhatian khusus.

“Beberapa pintu memang sudah tidak maksimal, sehingga perlu ada juga program rutin untuk penguatan tanggul dan normalisasi sungai. Namun, langkah ini hanya solusi sementara mengingat sedimen yang tinggi akibat berkurangnya kawasan hutan,” jelasnya.

Herda juga menyoroti pentingnya pengendalian air yang komprehensif serta kerja sama lintas kabupaten dan pembahasan tingkat provinsi guna menghadapi potensi banjir akibat cuaca ekstrem yang saat ini sering terjadi. Apalagi, keterbatasan lahan di Kudus menjadi tantangan besar dalam membangun area resapan air.

“Oleh karena itu, kerja sama dengan daerah lain yang memiliki lahan tetapi kekurangan dana bisa menjadi solusi,” ucapnya.

Sementara itu, Operator Bendung Wilalung dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana, Sukarno, melaporkan bahwa kondisi debit air bendung saat ini masih terkendali. Pihaknya menyebut sudah mulai membuka pintu air nomor 8 sebesar 10 centimeter karena debit air yang semakin naik.

“Saat ini debit air berada di posisi 839 meter kubik per detik pada jam 11.00 WIB, masih dalam batas aman,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa kenaikan debit air mulai terjadi selama dua hingga tiga hari terakhir akibat curah hujan yang tinggi.

“Jika debit air naik lagi mencapai 850 meter kubik per detik, kami akan membuka pintu tambahan, yaitu pintu manual nomor 8 dengan penambahan 5 centimeter,” jelasnya.

Sukarno mengimbau masyarakat agar tidak panik dan tetap tenang. Ia menegaskan bahwa pembukaan pintu air Bendung Wilalung sudah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang ada.

“Semua penanganan yang kami lakukan sesuai prosedur dan SOP. Kami berharap tidak ada kabar hoaks yang meresahkan, sehingga masyarakat tetap merasa aman,” pungkasnya. (Lingkar Network | Nisa Hafizhotus S. – Lingkarkudus.com)

KUDUS, Lingkarkudus.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus berencana untuk memberikan jaminan ketenagakerjaan kepada 26.000 pekerja rentan yang ada di wilayah setempat.

Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Kudus, Putut Winarno, menyampaikan bahwa pekerja rentan yang bakal diberi jaminan ketenagakerjaan seperti tukang ojek, pedagang kaki lima, buruh tani, kuli bangunan, hingga relawan kebencanaan.

“Rencananya kami akan berikan kepada pekerja-pekerja di sektor informal yang tidak terikat dengan perusahaan,” ucapnya di Kudus baru-baru ini.

Winarno menuturkan bahwa program pemberian jaminan ketenagakerjaan kepada pekerja rentan sebenarnya sudah ada sejak lama. Namun, kata dia, sasarannya saat ini semakin diperluas.

“Kalau sebelumnya itu sasaran kami hanya ada 12.000 orang penerima, kemudian sasarannya jug diambil berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Nah tahun ini kami perluas tidak hanya bagi masyarakat yang terdata dalam DTKS itu saja,” jelasnya.

Dia menyebutkan bahwa jaminan ketenagakerjaan tersebut diberikan melalui program BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek. Nantinya, pekerja informal tersebut akan mendapatkan jaminan ketenagakerjaan berupa jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM).

Winarno menambahkan bahwa untuk mendata para penerima program tersebut, pihaknya akan bekerja sama dengan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Hal itu dilakukan agar bantuan tersebut bisa tepat sasaran.

“Contohnya untuk buruh tani itu kami kerja sama dengan Dinas Pertanian untuk mendata para penerimanya. Lalu kalau untuk mendata PKL yang berhak menerima itu kami kerjasama dengan Dinas Perdagangan, dan masih banyak lagi,” ungkapnya. (Lingkar Network | Nisa Hafizhotus S. – Lingkarkudus.com)