Mendadak Massa Dua Kubu Pro-Kontra Kinerja KPU dan BAWASLU Gelar Demo Bersamaan di Depan Kantor Bawaslu Jakarta

JAKARTA, Lingkar.news – Mendadak ribuan massa memadati halaman Kantor Bawaslu, Jakarta, pada Senin, 19 Februari 2024. Massa terbelah jadi dua kubu. Satu menyuarakan dukungan atas kinerja KPU dan Bawaslu. Satu lagi, menyuarakan ketidakpuasan atas kinerja kedua lembaga penyelenggaraan Pemilu itu, yang dinilai tidak transparan dan penuh kecurangan.

Suasana di depan gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kian memanas dengan kedatangan ribuan mahasiswa yang memenuhi ruang publik untuk menyuarakan penolakan mereka terhadap segala bentuk intimidasi dan intervensi terhadap KPU dan Bawaslu.

Koordinator aksi ini, Lingga Pangayumi Nasution dan koordinator lapangan Syafriadi memimpin jalannya aksi, yang diikuti oleh para mahasiswa dari berbagai kampus.

Dalam aksi yang berlangsung penuh semangat itu, para peserta tidak hanya menyuarakan penolakan terhadap segala bentuk intervensi, namun juga menegaskan dukungan mereka kepada KPU dan Bawaslu dalam menjalankan tugasnya secara independen dan profesional.

SAMPAIKAN TUNTUTAN: Ribuan massa sampaikan sejumlah tuntutan di depan Kantor Bawaslu, Jakarta, pada Senin, 19 Februari 2024. (Arif Prayoga/Lingkar.news)

Mereka meyakini bahwa kedua lembaga tersebut memiliki kapasitas untuk mewujudkan pemilu yang bersih jujur adil dan damai.

“Kami berada di sini sebagai warga negara yang peduli terhadap proses demokrasi. Kami menolak segala bentuk intimidasi terhadap KPU dan Bawaslu. Dan kami percaya bahwa mereka mampu menjalankan tugasnya dengan integritas,” tegas Pengayumi Nasution.

Di sisi lain, suara yang berbeda keluar dari Gerakan Keadilan Rakyat yang dikoordinatori oleh Ronal Mulia Sitorus dengan wakil koordinatornya dan Dass Al Manar Tanjung.

Kubu kedua ini menyatakan bahwa Bawaslu sebagai bagian dari institusi pelaksanaan demokrasi melalui pemilu yang jujur adil dan berdasarkan etika moral, telah menunjukkan kinerja yang buruk di Pemilu 2024.

SAMPAIKAN TUNTUTAN: Sejumlah massa menunjukkan poster terkait Pemilu 2024 saat demo di depan Kantor Bawaslu, Jakarta, pada Senin, 19 Februari 2024. (Arif Prayoga/Lingkar.news)

“Begitu banyaknya kesalahan baik teknis dan non teknis yang dikerjakan KPU tidak diberikan peringatan keras, dan Bawaslu mengabaikan fungsi tanggung jawabnya mengawasi Pemilu. Padahal undang-undang telah memerintahkan Bawaslu sebagai pelaksana pengawas Pemilu secara jujur dan adil,” terang Koordinator Aksi.

Ia juga menyuarakan, bahwa Bawaslu diduga menjadi kepanjangan kaki tangan penguasa untuk melakukan pembiaran atas ketidaksesuaian dan sejak kampanye pelaksanaan Pemilu 14 Februari 2024 sampai pasca Pemilu. Selain itu, Bawaslu dinilai bersikap diskriminatif dan berpihak pada pasangan tertentu.

“Oleh karena itu Gerakan Keadilan Rakyat menuntut Bawaslu untuk mempertanggungjawabkan hasil buruk Pemilu sesuai dengan Tugas kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai salah satu unsur terlaksananya pesta demokrasi yang damai,” sambungnya.

Kubu ini memiliki 4 tuntutan, yaitu:

  1. Menuntut agar Bawaslu memberikan informasi data valid kepada perwakilan Gerakan Keadilan Rakyat atas apa yang sudah dilakukan Bawaslu atas terjadinya pelanggaran berat dan indikasi kecurangan Pemilu.
  2. Menuntut Bawaslu untuk memberikan Pernyataan di semua media online dan elektronik atas dugaan kecurangan pemilu dan menjelaskan secara langsung hasil pemilu yang dicurigai tidak benar dan menyatakan KPU sebagai penyelenggara Pemilu tidak profesional, tidak berintegritas, transparan jujur dan adil.
  3. Bila kedua tuntutan di atas tidak dapat dilaksanakan maka pihak Gerakan Keadilan Rakyat mendesak ketua dan komisioner Bawaslu mundur dari jabatannya karena buruknya kinerja Bawaslu.
  4. Mendesak DPR RI untuk membentuk Pansus guna menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang berlangsung secara terstruktur sistematis dan masif.

Tuntutan dan desakan Gerakan Keadilan Rakyat di atas didasari atas ketidakpuasan atas kinerja Bawaslu, sebagai salah satu institusi penyelenggara pemilu yang terkesan mengabaikan pengawasannya, serta tidak menindaklanjuti laporan-laporan masyarakat selana masa kampanye. Mulai dari masalah baliho yang dirobek, intimidasi, perilaku manipulatif suara sejak di TPS, penghitungan sistem IT aplikasi KPU yang kacau sehingga membuat banyak kegusaran masyarakat sipil sebagai peserta pemilu yang memiliki hak.

Mereka berkata, jika Bawaslu tidak segera tanggap atas kecurangan Pemilu, Gerakan Keadilan Rakyat khawatir masyarakat tidak percaya bahwa pemilu 2024 bisa berlangsung dengan jujur dan adil.

Hingga berita ini diturunkan, aksi masih berlangsung. Sejumlah personel pengamanan juga masih disiagakan untuk menghindari dua kubu bentrok. (Lingkar Network | Nailin RA – Koran Lingkar)