DPRD Kudus Sarankan Pemkab Prioritaskan APBD Guna Tangani Banjir

KUDUS, Lingkarjateng.id – Memasuki musim hujan, Kabupaten Kudus menjadi salah satu kabupaten yang perlu mewaspadai datangnya musim hujan. Beberapa kecamatan yang setiap tahunnya menjadi langganan banjir perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah.

Banjir menjadi salah satu permasalahan yang perlu segera ditangani. Mengantisipasi banjir di musim hujan perlu segera dilakukan agar masyarakat tidak terlalu terdampak.

Penanganan banjir yang belum maksimal di tahun-tahun sebelumnya juga perlu dievaluasi kembali. Dengan begitu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus perlu mencari solusi terbaik supaya bisa mengantisipasi dampak besar akibat permasalahan banjir.

Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi C DPRD Kudus Sa’diyanto. Beliau menilai Pemerintah Kabupaten Kudus perlu responsif terutama dalam penanganan bencana alam banjir.

Beliau juga menyarankan, agar anggaran APBD tahun 2023 nantinya juga dapat diprioritaskan untuk menangani permasalahan banjir. Menurutnya, pembangunan infrastruktur akan berjalan dengan baik jika hal-hal yang bisa menyebabkan banjir segera diatasi.

ILUSTRASI: Alat berat (excavator) milik Dinas PUPR saat membersihkan sampah saat membersihkan sampah yang menumpuk di sungai Piji Desa Kesambi, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus. (Istimewa/Lingkarjateng.id)

Oleh karenanya, Sa’diyanto mengusulkan Pemerintah Kabupaten Kudus untuk memperbaiki titik-titik yang rawan banjir di Kabupaten Kudus. Misalnya dengan membangun penampungan air yang besar, memperbaiki selokan dan gorong-gorong, memperbaiki daerah resapan air, dan memaksimalkan pemulihan drainase supaya air tidak terhambat dan mengakibatkan banjir.

“Sejauh ini memang penanganan banjir belum maksimal, karena masih banyak drainase, gorong-gorong yang perlu diperbaiki. Jika ingin mengatasi banjir, drainase air juga harus diperbaiki terlebih dahulu,” jelasnya saat dihubungi pada Senin, 17 Oktober 2022.

Beliau pun mencontohkan, kecamatan-kecamatan yang menjadi langganan banjir setiap tahunnya perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Seperti kecamatan Mejobo, Kaliwungu, Undaan, dan Jekulo yang merupakan dataran rendah sehingga rawan banjir.

Pemerintah juga perlu mencari alternatif solusi untuk mengatasi permasalahan banjir di Kudus. Selain itu, bulan Oktober yang sudah memasuki musim hujan, juga perlu adanya kerjasama dengan berbagai pihak untuk mencari solusi bersama.

Baik Pemkab Kudus, Lembaga Eksekutif, Dinas PUPR, BPBD, Balai Wilayah Sungai (BWS) dan masyarakat setempat perlu bahu membahu untuk bersama-sama mengatasi banjir.

“Semua harus saling berkaitan, duduk bersama supaya banjir tahun ini harus bisa diatasi, banjir harus menjadi prioritas yang segera ditangani,” imbuh anggota DPRD Kudus tersebut.

Lebih lanjut, masyarakat juga perlu menyadari pentingnya menjaga kondisi lingkungan, kesadaran dalam membuang sampah, dan pentingnya edukasi kepada masyarakat.

“Masyarakat harus punya kesadaran lingkungan, kesadaran membuang sampah, karena sampai sekarang penanganan memang belum maksimal,” terang anggota DPRD Kudus tersebut.

Sesuai dengan harapan pemerintah dan masyarakat Kudus, penanganan banjir perlu dimaksimalkan lagi, dengan prioritas anggaran, sinergitas yang solid dan penanganan di titik-titik yang rawan banjir.

“Karena tahun kemarin sudah dianggarkan, tetapi belum terealisasi dengan baik, jadi harus dimaksimalkan lagi, sesuai harapan kami, banjir di Kudus bisa diatasi,” pungkasnya. (Lingkar Network | Hasyim Asnawi – Koran Lingkar)