Bupati Hartopo Minta ASN Kudus Jaga Netralitas Pemilu

KUDUS, Lingkarjateng.id – Bupati Kudus HM Hartopo meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus untuk tetap netral dalam berpolitik, terutama menjelang pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang. Dirinya menginstruksikan agar seluruh ASN tidak berurusan dengan politik praktis.

“Saya minta ASN tidak bersinggungan dengan politik praktis terutama menjelang Pemilu 2024. Harus tetap netral,” pinta Bupati Hartopo.

Bupati Hartopo yang hadir membuka acara Netralitas ASN dan Pencegahan Money Politic dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 di Bawaslu Kudus pada Selasa, 20 September 2022 menyampaikan akan menindak tegas dengan memberikan sanksi bagi ASN yang tidak netral. Sanksi yang akan diberikan mulai dari sanksi ringan, sedang, dan berat tergantung pelanggaran yang dilakukan.

“Kami berikan sanksi sesuai nanti penemuan di lapangan seperti apa,” terang Bupati Hartopo.

Bawaslu Kudus diminta Bupati Hartopo terus bersinergi bersama Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) dalam menangani ASN yang tidak netral. Jika Bawaslu Kudus menemukan pelanggaran, Bupati Hartopo meminta untuk langsung melaporkan kepada BKPP.

“Kami minta koordinasi antara Bawaslu dan BKPP. Kalau ada temuan, monggo Bawaslu koordinasi dengan BKPP,” imbuhnya.

Selain itu, Bupati Hartopo juga tidak setuju dengan politik uang. Ia meminta masyarakat nantinya dapat memilih pemimpin berdasarkan kualitas dan rekam jejak, bukan berdasarkan uang yang diberikan. Menurutnya, politik uang tersebut berpotensi melahirkan korupsi di kemudian hari.

“Baik aktor dan masyarakat sama-sama tidak boleh terlibat dalam politik uang. Jangan sampai pembangunan selama lima tahun digadaikan dengan uang yang tak seberapa,” pesannya.

Ketua Bawaslu Kudus, Moh Wahibul Minan menjelaskan akan mengawasi netralitas ASN, TNI maupun Polri. Pihaknya juga meminta agar Bupati Hartopo memberikan surat edaran terkait netralitas ASN.

“Kami siap bersinergi Pak Bupati. Kami juga meminta partisipasi masyarakat agar tidak ada lagi politik uang di kota tercinta kita,” ucapnya. (Lingkar Network | Nisa Hafizhotus Syarifa – Koran Lingkar)